Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta Sri Mulyani Indrawati kembali menduduki jabatan sebagai menteri keuangan. Hal ini terungkap dari mulut Sri Mulyani yang ditemui di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Senin (15/10/2024).
“Beliau minta saya untuk jadi Menkeu kembali,” tegas Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, Prabowo meminta dirinya untuk membantu penganggaran kementerian-kementerian yang akan berubah nomenklaturnya, karena akan ada beberapa kementerian baru dalam kabinet Prabowo nanti.
Adapun, dikutip dari CNN Indonesia, setidaknya ada 19 kementerian baru dari total 46 kementerian akan dibentuk di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Kementerian-kementerian baru itu kebanyakan merupakan pemisahan dari kementerian lama di kabinet Jokowi saat ini. Di antaranya Kementerian Koordinator Kemasyarakatan, Kementerian Hutan, Kementerian Laut dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat hingga Kementerian Transmigrasi.
Kemudian Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian UMKM, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Kebudayaan.
Lalu Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keamanan serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Hingga semalam, baru diketahui secara jelas bahwa Prabowo akan memisahkan Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan HAM menjadi Kementerian Keamana dan Kementerian Hukum dan HAM.
Hal ini diungkapkan oleh Mantan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra. Menurutnya, Prabowo berencana untuk memecah Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM menjadi dua, yakni Kementerian Koordinator Bidang Keamanan dan Kementerian Koordinator bidang Hukum dan HAM.
“Jadi Menkopolhukam yang ada selama ini dipecah dua, jadi Menko Keamanan dan Menko Hukum dan HAM,” kata Yusril saat ditemui di kediaman Prabowo Subianto.
Yusri mengakui bahwa dirinya akan memimpin Kemenko bidang Hukum dan HAM. Namun, dirinya tidak menjelaskan secara rinci alasan Prabowo mengapa memecah Kemenkopolhukam menjadi dua.
Sementara itu, diketahui dari Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Prabowo akan memiliki Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Abdul Mu’ti dipastikan akan menempati posisi ini.
Saat ditanya apakah Kementerian Pendidikan RI akan dipecah menjadi dua atau tiga kementerian, ia mengatakan belum mengetahui pasti. Yang jelas, ia diamanatkan untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI.
“Saya tidak tahu,” ujarnya menjelaskan soal kementerian pendidikan tinggi.
“Karena saya hanya diberi beliau untuk melaksanakan dan memimpin kementerian pendidikan dasar menengah,” tegasnya.